Pihak berwenang di Vietnam telah meminta masyarakat untuk waspada terhadap transaksi mata uang kripto dan meminta polisi untuk menyelidiki dugaan penipuan skala besar yang melibatkan penerbitan aset digital.
Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Bank Negara Vietnam, Kementerian Keamanan Publik, dan otoritas lainnya diberi hak untuk secara ketat mengontrol aktivitas terkait bitcoin dan jenis mata uang kripto lainnya. Keputusan tersebut juga melarang bank menyediakan layanan pembayaran apa pun yang terkait dengan transaksi mata uang kripto ilegal dan mewajibkan Kementerian Kehakiman untuk mempercepat pengembangan kerangka peraturan untuk mengelola dan memberantas aset virtual.
“Investasi dan perdagangan mata uang kripto, serta penggalangan dana melalui ICO, telah menyebabkan terlalu banyak masalah baru-baru ini,” kata perdana menteri dalam sebuah pernyataan.
Kantor berita negara Kantor Berita Vietnam melaporkan bahwa otoritas Kota Ho Chi Minh telah meminta polisi menyelidiki pelepasan token Ifan dan Pincoin oleh Modern Teknologi JSC. Permintaan tersebut menyusul protes dari warga yang menuduh perusahaan tersebut melakukan “penipuan mata uang kripto terbesar senilai VND 15 triliun,” yang setara dengan US$658 juta.
Ponsel CEO Modern Tech JSC Ho Xuan Van terputus dan pejabat perusahaan lainnya tidak dapat dihubungi.
“Semua jenis mata uang kripto dan semua transaksi dengannya adalah ilegal di Vietnam. Kami mengumpulkan informasi mengenai kasus ini, tetapi kami tidak dapat melanjutkan penyelidikan sampai kami menerima tuntutan resmi dari salah satu tersangka korban,” Le Dong Phong, kepala polisi Kota Ho Chi Minh, mengatakan kepada Reuters.
Berdasarkan materi dari https://www.aljazeera.com
Baca juga
Jepang memperkenalkan sistem pajak yang disederhanakan untuk bisnis kripto
Badan Pajak Jepang (NTA) telah mengembangkan kebijakan yang mengharuskan perusahaan dan individu untuk menyatakan keuntungan yang mereka peroleh dari transaksi mata uang kripto. Kebijakan baru ini didasarkan pada prinsip “penyederhanaan” dan “otomatisasi” penghitungan penghasilan kena pajak dan mulai berlaku pada 15 Juli.
Pemerintah India berencana mengizinkan token mata uang kripto
Terlepas dari sikap negara tersebut yang kategoris terhadap mata uang kripto, sebuah komite yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan India, dipimpin oleh Sekretaris Departemen Urusan Ekonomi (DEA), sedang menyusun seperangkat aturan dan rencana aksi untuk mengizinkan penggunaan aset kripto tertentu. Setelah rancangan proposal diselesaikan, rancangan undang-undang tersebut akan diajukan ke Parlemen, demikian yang dilaporkan surat kabar lokal DNA India.
